Pusat Kajian Infrastruktur dan Kawasan

Informasi seputar keadaan kawasan bersangkutan. Tujuannya agar lebih mudah mengarahkan pembangunan yang sesuai dengan keadaan kawasan dan lingkungan setempat. Saat ini pemerintah Indonesia sedang melaksanakan pembangunan infrastruktur transportasi. Indonesia menargetkan pembangunan jalan tol tahun 2024 terbangun jalan tol sepanjang 2500 km dan terbangunnya 330 km rel kereta api. Bappenas (2019) telah mencanangkan kebutuhan investasi infrastruktur 2020 – 2024 sebesar Rp. 6,445 Triliun dengan porsi pemenuhan yang sanggup dianggarkan oleh pemerintah sebesar 37% (sisanya melalui dana BUMN dan Swasta). Melihat kesanggupan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur termasuk di dalamnya infrastruktur transportasi yang masih terbatas, maka guna mengejar gap kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi pemerintah memerlukan keterlibatan sumber pendanaan lainnya yang berasal dari Badan Usaha. Sintesa dari konsep penyediaan ini kemudian dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU). Menurut Perpres Nomor 38 Tahun 2015, KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/ Kepala lembaga/ Kepala Daerah/ Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. KPBU dikenal dengan juga dengan nama Public Private Partnership (PPP). PPP menjadi suatu pendekatan inovatif untuk mendeskripsikan hubungan jangka panjang antara sektor pemerintah dan swasta dalam mengadakan infrastruktur umum sebagai solusi dari ketatnya budget yang dimiliki pemerintah.

Kawasan merupakan wilayah dalam batasan fungsional tertentu. Menurut Undang-undang No. 26 pada tahun 2007 mendefinisikannya sebagai wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Contoh kawasan antara lain: kawasan lindung kawasan budidaya dalam suatu wilayah provinsi. kawasan perkotaan, kawasan pedesaan dalam suatu wilayah kabupaten; kawasan perumahan, kawasan pusat kota, dan kawasan industri dalam suatu kota. Indonesia memiliki luasan ¾ wilayahnya yang merupakan kawasan cagar budaya, dimana terdapat satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Pusat Kajian Infrastruktur dan Kawasan merupakan salah satu pusat kajian di bawah naungan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Pusat Kajian Infrastruktur dan Kawasan didirikan secara resmi pada 3 Juli 2018 dengan SK Dekan no. 039/Kep.D/FT/VII/2018. Berbagai penelitian telah memperlihatkan hubungan sangat erat antara pengembangan infrastruktur dengan pengembangan wilayah. Pusat Kajian Infrastruktur dan Kawasan dibentuk untuk memberikan kontribusi pengetahuan yang melihat keterpaduan antara pengembangan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Disamping memproduksi dan mendesiminasi pengetahuan melalui berbagai media seperti jurnal dan seminar baik nasional dan internasional, Pusat Kajian Infrastruktur dan Kawasan juga terlibat dalam merumuskan kebijakan pengembangan wilayah dan infrastruktur baik untuk kepentingan pemerintah pusat maupun daerah.